PUISI HATI

hati terasa kosong

langit yang cerah seakan gelap

menanyakan pada langit

apakah dia merindukankuh?

apa yang sedang dilakukan?

hati bergejolak, gundah

RINDU

hanya itu yang dapat menggambarkan

diatas langit yang sama

tetapi tempat yang berbeda

bunga yang dulu bermekaran

sekarang hanya tinggal tangkai saja

air yang jernih

menjadi air yang keruh

tangis bahagia menjadi tangis sedih

sakit yang tidak dapat digambarkan

CINTA?

apakah masih ada?

lelah terus berjalan

menghitung waktu

mereka-reka masa depan

menantikan bagai anak kecil

harapan yang mulai goyah

seperti daun yang gugur

kepastian yang tak kunjung datang

menatap langit dengan iba

hati yang bertautan, tak jelas kearah mana

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN !!

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENGERTIAN:

          Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen, yaitu antara penyedia dan penggunanya dimasyarakat.

          Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaanya. Az.nasution berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen.

Asas-asas perlindungan konsumen pada Pasal 2 Undang-Undang 8 Tahun 1999:

1.    Asas Manfaat, untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan perilaku usaha.

2.    Asas Keadilan, agar partisipasi seluruh rakyat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3.    Asas Keseimbangan, untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual

4.    Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemkaian, dan pemanfaatan

5.    Asas Kepastian Hukum, supaya perilaku usaha maupun konsumen manaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan.

 

 

Pada Pasal 3 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan tujuan, yaitu:

1.)  Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

2.)  Mengangkat harkat dan martabat konsumen

3.)  Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

4.)  Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi

5.)  Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur

6.)  Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

 

Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha Prinsip – prinsip tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku uahsa berangkat dari doktrin atau teori yang muncul dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

1. Let The Buyer Beware (caveat emptor)

Doktrin ini merupakan embrio dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehigga tidak perlu proteksi apapun bagi konsumen. Di dalam UUPK prinsip ini sudah tidak digunakan, namun sebaliknya menggunakan prinsip kehati – hatian dari pelaku usaha atau yang disebut caveat venditor, hal tersebut dapat dilihat dengan diatur dalam bab tersendiri mengenai perbuatan yang di larang 29 bagi pelaku usaha yang bertujuan agar pelaku usaha memiliki rambu –rambu dalam melakukan usahanya.

 2. The Due Care Theory

 Doktrin atau prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati – hati dalam meproduksi dan menyalurkan produk, baik barang dan/atau jasa. Selama pelaku usaha berhati – hati dengan produknya maka pelaku ushaa tidak dapat dipersalahkan. Prinsip ini sejalan dengan aturan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. The Privity of Contract

 Prinsip in menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin kontrak. Realitanya sering ditemukan kontrak yang melemahkan posisi konsumen dengan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dengan kalusula – kalusula standartnya.

4. Kontrak bukan syarat

Melihat fenomena lemahnya posisi konsumen dalam prinsip The Privity of Contact yang mensyaratkan kontrak sebagi dasar gugatan konsumen kepada pelaku usaha yang merugikannya, maka lahirlah sebuah prinsip dimana kontrak 30 bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Sekalipun ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Sebaliknya, kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa.

 

Peran pemerintah dalam upaya perwujudtan penyelenggaraan perlindungan konsumen

Sesuai amanat Pasal 29 – 30 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pemerintah memiliki tugas terkait pengawasan maupun pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen khususnya di bidang pangan, mengingat keamanan pangan merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kesehatan dan gizi terhadap produk yang dikonsumsinya.

Melalui penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dimana pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masingmasing, misalnya dengan peningkatan kualitas penyidik, peningkatan kualitas peneliti atau penguji barang dan/atau jasa, pengembangan pengujian teknologi barang dan/atau jasa dan standar mutu. 31

Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Pengawasan dimulai dari proses produksi, penawaran, promosi, periklanan, hingga penjualan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, atau survei terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi kemanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen.

Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar global. Di samping itu, diharapkan pula tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Perkembangan Koperasi Sebagai Organisasi Koperasi yang Mandiri

Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh anggotanya.

Perkembangan Koperasi :
A.                Beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia :
1.  . Pada tanggal 12 Juli 1947, dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia.
2. pada tahun 1960 dengan Inpres no.2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan inpres no.3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah, maupun dengan cara informal melalui siaran media masa,dll yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat.
3.    Lalu pada tahun 1961, dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI).
4.  Pada tanggal 2-10 Agustus 1965, diadakan (Musyawarah Nasional Koperasi) MUNASKOP II yang mengesahkan Undang-Undang koperasi no.14 tahun 1965 di Jakarta.

Dalam perkembangan ini pula pemerintah memberikan konsep pada koperasi untuk memajukan koperasi menjadi mandiri:

1. Untuk mendukung perintisan koperasi diukur manajemen,struktur dan kemampunnya, mampu melayani anggotanya secara efisien dan mandiri

2. Melepas koperasi dari ketergantungan sponsor dan pengawasan teknis, Koperasi sendirimanajemen dan keuangannya akan dikendalikan oleh anggota yang menjalankan koperasi secara mandiri.

Selama proses pembentukan koperasi persyaratan dan kriteria yang yang mendasari pembentukan kelompok-kelompok koperasi yang kuatdan, efisien, dan perusahaan koperasi yang mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya secara otonom, tidak mendapat pertimbangan yang cukup.

analisis peranan koperasi dalam pasar oligopoli

 KOPERASI DALAM PASAR OLIGOPOLI

Pasar oligopoli adalah pasar dimana yang mana didominasi oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki skala/ barang yang dikuasai perusahaan yang memproduksi dan bermodal besar.

Praktek oligopoli umumnya digunakan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahan - perusahaan potensial masuk kedalam pasar. Oligopoli merupakan salah satu usaha menikmati laba normal dengan menetepkan harga jual terbatas. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel, sehingga ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini sebagiknya digabung dengan ketentuan yang mengatur mengenai kartel.

Jenis-jenis pasar oligopoli:

1. oligopoli murni

2. oligopoli dengan pembedaan

Ciri - Ciri oligopoli:

- terdapat banyak pembeli

- memerlukan promosi

- menentukan keuatan harga barang terkadang lemah

- baranng yang dijual bisa satu jenis, tetapi berbeda manfaat/ fungsi

PEMUDA

 Pemuda

          Pemuda adalah orang – orang muda yang memiliki cara pandang berbeda dari kaum tua dalam hal memandang masa depan. Pemuda merupakan kaum yang sedang mengalami perkembangan di bidang emosional dan mereka masih banyak belajar mengambil pengalaman untuk dirinya. Ini menjadikan pemuda sebagai alat pembangunan sumber daya baik dimasa sekarang , maupun dimasa mendatang.

          Pemuda dalam pengertiannya memiliki banyak peran dan juga tujuannya.

Peranan pemuda Indonesia

·        Disaat kondisi bangsa seperti ini peranan pemuda sebagai penggerak dalam pembangunan bangsa Indonesia sangatlah diharapkan dengan membentuk suatu organisasi yang tentunya harus positif yang dapat memainkan peran yang lebih besar. Pada zaman perjuangan bangsa Indonesia, gerakan pemuda dan mahasiswa sering menjadi tombak perjuangan nasional. Beberapa gerakan pemuda dan mahasiswa yang dicatat dalam sejarah adalah budi utomo, sumpah pemuda, perhimpunan Indonesia, dan peristiwa rengasdengklok.

·        Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyak di kalangan pemuda yang melakukan hal-hal yang negatif. Padahal seharusnya melalui generasi muda terlahir inspirasi untuk mengatasi berbagai kondisi dan permasalahan yang ada, dan sudah saatnya pemuda menempatkan diri sebagai generasi muda yang aktif untuk memimpin proses perubahan bangsa ini cita-cita para pemuda dulu. Jadi pada intinya peran pemuda sekarang ini sangat memprihatinkan seperti banyak pemuda yang jarang bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Tetapi sebenarnya peran pemuda dalam masyarakat dapat ditingkatkan dengan mengadakan acara-acara berupa bakti sosial dengan sesama pemuda agar dapat lebih bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

·        Gerakan pemuda sebagai gerakan civil sociecy akan terus menempatkan pemuda di posisi pelatuk sekaligus pengawal perubahan. Semangat inilah yang semestinya terus terjaga di setiap gerakan kepemudaan. Indefendensi sebagai pilihan semangat gerakan pemuda dan kemandirian sebagai jiwanya, tidak boleh luntur dalam gerakan pemuda.

• Tujuan undang-undang RI no. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demoktratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan pancasila dan dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sosialisasi

          Sosialisasi adalah bentuk penanaman atau tramsfer nilai atau norma ke generasi yang lebih muda dalam sebuah kelompok maupun masyarakat. Dewasa ini, sosialisasi mulai diabaikan dan bahkan hampir dilupakan oleh banyak orang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Bisa jadi karena, manusia mulai beralih dari mahkluk sosial menjadi mahkluk individual. Bisa jadi karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan mendalam mengenai sosialisasi, peranan sosialisasi, ataupun tugas sosialisasi. Apa saja yang menjadi pernanan sosialisasi.

          Peranan Sosialisasi

Pada masa 1990 sampai 2000 an demonstrasi masih marak di berbagai tempat. Pada masa itu mahasiswa dan pemuda menyebutkan dirinya sebagai Gerakan Moral. Sedangkan pada mahasiswa yang lain gerakan mahasiswa menyebutkan dirinya sebagai gerakan Politik. Mahasiswa menjadi pecah dan terkadang pragmatis. Tidak menjadi rahasia umum lagi mahasiswa dibayar untuk berdemonstrasi.

Sebelum terlalu jauh meneropong peranan mahasiswa di luar kampus (walaupun klise), sebaiknya kita mesti ingat bahwa tugas utama mahasiswa dan pemuda adalah belajar di sekolah/kampus.
Peranan sosial mahasiswa dan pemuda di masyarakat, kurang lebih sama dengan peran warga yang lainnnya di masyarakat. Mahasiswa mendapat tempat istimewa karena mereka dianggap kaum intelektual yang sedang menempuh pendidikan. Pada saatnya nanti sewaktu mahasiswa lulus kuliah, ia akan mencari kerja dan menempuh kehidupan yang relatif sama dengan warga yang lain.

          Tujuan

·  Membentuk kepribadian agar lebih baik untuk berkomunikasi di kalangan masyarakat.

·  Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan seseorang

·  Mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis maupun bercerita.

Akuntansi Keuangan

 Akuntansi Keuangan adalah merupakan salah satu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal berupa laporan neraca, rugi laba, Perubahan Modal dan Arus Kas kepada pemegang saham, kreditor atau investor khususnya tentang profitabilitas dan kredibilitas perusahaan, kepada supplier, dan pemerintah.

Fungsi Utama Laporan Keuangan bagi Pihak Ekternal

1. Pemegang Saham, Informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.
2. Investor, Penanaman modal sangat rentan terhadap risiko, mereka sangat membutuhkan informasi data keuangan apakah dana yang mereka investasikan adalah layak (Feasible) atau tidak.
3. Kreditur, Informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar imbalan jasa dan pengembalian hutang pokok saat jatuh tempo.
4. Supplier, Informasi untuk menilai apakah tagihan penjualan mereka akan dibayar perusahaan pada saat jatuh tempo.
5. Pemerintah, Informasi mengenai penetapan kebijakan pajak dan data statistik pendapatan nasional.

Standarisasi Akuntansi Keuangan

Laporan Keuangan yang disajikan hendaknya harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang petunjuk dan prosedur akuntansi yang berisi tentang peraturan tentang standar pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan mengacu pada teori-teori tentang penanfsiran dan penalaran yang mendalam oleh suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

PSAK mulai diterapkan di Indonesia pada 1994, namun dalam perkembangan penyusunan standarisasi akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan penyususunan standar akuntansi internasional yang dilakukan oleh International Accounting Standards Board (IASB).

Standar Akuntansi Keuangan Internasional dalam proses konvergensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB,  suatu standar laporan keuangan yang bisa diterima secara internasional dan mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2012.

Manajemen Keuangan

Apa itu Manajemen Keuangan?  Pengertian Manajemen keuangan sendiri adalah manajemen terhadap keuangan (dalam hal keuangan perusahaan). Ada pula beberapa definisi menurut beberapa ahli:

Menurut Liefman : Manajemen Keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva.

Menurut Erlina, SE. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (raising of fund) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (allocation of fund).

Menurut Depdiknas : Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Menurut Prawironegoro : Aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba.

Menurut Suad Husnan : Manajemen Keuangan ialah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan.

Fungsi dari Manajemen Keuangan:

1. Planing atau perencanaan, dimana manajemen harus bertanggung jawab terhadap uang, laba rugi, provit dan lain-lain di perusahaan.

2. Budgeting atau anggaran, manajemen harus bisa meminimalisir dan pengalokasian anggaran perusahaan supaya lebih efisien dan memaksimalkan dana yang ada

3. Controlling atau pengendalian, melakukan perbaikan serta evaluasi dan sistem keuangan perusahaan

4. Auditing atau pemeriksaan, melakukan audit internal keuangan perusahaan agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak menyimpang

5. Reporting atau pelaporan, manajemen harus melakukan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan.

Analisa Rasio Keuangan

Alat analisis yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan perusahaan.

Analisa Rasio Keuangan yang umum dipakai dikelompokkan sebagai berikut:

1. Liquidity Ratio, nilai rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban finansial dalam jangka pendek.
2. Leverage Ratio , rasio untuk menilai seberapa besar dana yang diberikan oleh pemegang saham atau owner  dibandingkan dengan dana yang diperoleh dari pinjaman dari dari pihak kreditur.
3. Activity Ratio, rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya.
4. Rentability Ratio, rasio ini digunakan untuk menilai tingkat efektifitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan.

jw